Rakor Evaluasi MCP KPK RI, DPRD Dukung Pencegahan Korupsi Daerah

Kabupaten Bandung – Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) bersama KPK RI pada Selasa, 26 Agustus 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Moh Toha, Kabupaten Bandung, dengan melibatkan unsur DPRD, pemerintah daerah, Forkopimda, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda koordinasi dan supervisi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah. Melalui forum ini, berbagai pihak membahas sejumlah area strategis yang menjadi fokus MCP, antara lain perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2025–2026, pengelolaan barang milik daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengendalian fungsi lahan. Seluruh aspek tersebut merupakan bagian penting dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang digulirkan pemerintah pusat.

Kehadiran DPRD Kabupaten Bandung dalam forum ini menjadi bentuk dukungan terhadap langkah-langkah penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Dengan adanya evaluasi dan arahan dari KPK, diharapkan proses perencanaan, penganggaran, hingga pelayanan publik dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta selaras dengan prinsip integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih jauh, rapat koordinasi ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antar lembaga, baik di tingkat legislatif, eksekutif, maupun unsur Forkopimda. Kolaborasi ini menjadi kunci agar pembangunan daerah dapat berlangsung optimal, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bandung.